Berita Terkini

Pembangunan SDM Masih Hadapi Sejumlah Persoalan

Jakarta – Pembangunanan sumber daya manusia di Tanah Air masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari soal distribusi anggaran, kurikulum pendidikan, lulusan yang kurang kompetitif, tidak terkondisikannya dunia pendidikan dengan industri, hingga kualitas pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan.

Semua hal tersebut mengemuka dalam Expert Rountable Disussion tentang Menjawab Tantangan Dunia Pendidikan dalam Menghasilkan SDM yang Unggul yang diselenggarakan oleh Panitia Nasional Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018 di Jakarta, Rabu (12/8).

Acara ini menjadi bagian dari Voyage to Indonesia, yakni rangkaian berbagai acara yang digelar dalam rangka Annual Meetings 2018 di Bali pada Oktober mendatang. Acara yang dibukan oleh Ketua Pelaksana Harian Panitia Nasional Annual Meeting 2018 Susuwijono itu dihadiri oleh belasan ahli di bidang pembangunan SDM.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Pelaksana Harian Susiwijono menyampaikan, human capital atau kualitas SDM akan menjadi salah satu agenda dalam Annual Meetings 2018 yang akan digelar di Nusa Dua, Bali. Bersama digital economy, isu ini menjadi agenda tambahan dalam acara yang akan dihadiri tidak kurang dari 18 ribu partisipan yang datang dari 189 negara.

“Ini juga sejalan dengan komitmen Bapak Presiden yang akan fokus pada pembangunan SDM pada tahun-tahun ke depan,” ungkapnya.

PR alokasi anggaran

Meski demikian, berbagai persoalan masih belum terpecahkan. Misalnya terkait optimalisasi anggaran pendidikan 20 persen. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, besarnya anggaran dalam APBN untuk pendidikan ternyata belum menunjukkan hasil yang signifikan selama 10 tahun terakhir.

“440 triliun itu anggaran yang besar. Dari besarnya angka ini ternyata dalam 10 tahun ini belum ada pembangunan SDM yang signifikan oleh dunia pendidikan selama ini,” ujarnya.

Dalam hematnya, yang menjadi masalah adalah optimalisasi anggaran agar berimpak secara signifikan terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia. Dalam penilaian Programme for International Student Assessment (PISA), ranking SDM Indonesia memang berada di urutan 62 dari 69 negara.

Oleh karena itu, lanjut Suahasil, cara mengalokasikan 20 persen anggaran dalam APBN ini yang menjadi PR sampai saat ini. Salah satu yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan adalah Sovereign Sealth Fund (SWF) Pendidikan. Wujud dari SWF ini adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Ini upaya optimalisasi agar anggaran pendidikan tidak hanya harus habis pada tahun itu juga. Dan ini juga upaya mewujudkan keadilan antargenerasi,” tuturnya.

Di sisi lain, menurut Rektor Universitas Atma Jaya Prasetyantoko, dalam riset yang dilakukan oleh Bank Dunia, besarnya anggaran pendidikan ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM.

“Sebab tidak ada conditionality-nya. Higher education tidak nyambung dengan industri. Ukuran-ukuran KPI tidak ada, disparitas higher education juga sangat tinggi. Ini problem yang pernah disampaikan oleh Bank Dunia. Akhirnya terjadi mismatch,” ungkapnya.

Oleh karena itu, senada dengan Suahasil, tata alokasi anggaran memang sangat dibutuhkan. Sebab besarnya anggaran semata tidak akan menjadi jaminan bahwa pembangunan SDM akan sesuai dengan yang diharapkan.

Meningkatkan relevansi dengan industri

Menyikapi kondisi yang demikian, Direktur Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Paristiyanti Nurwardani menyampaikan, pihaknya senantiasa membangun relevansi dunia pendidikan dengan industri. Salah satunya adalah blended learning.

“Ini upaya meningkatkan relevansi. Karena itu kami membenahi kurikulum dengan dual system, model pembelajaran 3:2:1, serta sistem modul multi entry,” ucapnya.

Di dalam model pembelajaran 3:2:1, lanjut Paris, mahasiswa difokuskan pada perkuliahan selama tiga semester. Dua semester berikutnya adalah terlibat dengan dunia industri melalui metode magang, dan satu semester terakhir adalah penguatan kompetensi dan penyusunan tugas akhir.

“Karena itu kami berharap BUMN bisa memberikan ruang lebih besar bagi terciptanya relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia industri ini,” kata Paris.

Terkait upaya tersebut, Paris menegaskan bahwa Dikti tidak pernah memberikan acuan mata kuliah. “Kami hanya menetapkan capaian pembelajaran saja. Dengan ini diharapkan kampus bisa lebih sederhana dalam perumusan mata kuliah. Sekarang ini yang penting itu capaian pembelajarannya,” tandasnya.

Merespon hal tersebut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kesepahamannya. Menurutnya, kunci pengembangan pendidikan bukan terletak pada pemerintah.

“Dunia usahalah yang mesti menjadi pengembang itu. Pemerintah hanya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi upaya pengembangan tersebut,” ucapnya.

Get Connected