Annual Meetings, Ekonomi Digital, dan Dunia yang Terus Berubah

Dunia terus bergerak, perubahan pun terus terjadi. Tidak banyak yang menyadari, ternyata kita sudah berada di era industri baru: era industri 4.0. Inilah era yang ditandai dengan perubahan-perubahan mendasar di bidang produksi, komoditi, ketenagakerjaan, dan sektor ekonomi lainnya. Kemajuan teknologi informasi yang demikian cepatnya menjadi faktor utamanya. Ia menjadi isu utama karena telah mengambil beberapa peran dan kerja manusia. Digitalisasi menjadi tak terelakkan bahkan menggeser natur semua aspek kehidupan, terutama dunia ekonomi. Era industri 4.0 pun dikenal sebagai era ekonomi digital.

Tak elak, para pemangku kebijakan dunia pun harus merespon perubahan ini. Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia atau annual meetings tahun 2018  yang akan dihadiri hampir 20 ribuan partisipan dari 189 negara  di Bali juga mengagendakan pembahasan isu tersebut.

Indonesia sendiri memandang pertumbuhan ekonomi digital perlu lebih dimanfaatkan secara seimbang di negara berkembang dan di negara maju. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan berbagai kebijakan terkait teknologi digital. Namun sejumlah catatan menyertai hal upaya tersebut. Misalnya,

ekonomi digital perlu dipercepat dan disesuaikan dengan kecepatan perkembangan penggunaan teknologi di dunia, terutama untuk mendapatkan efisiensi. Investasi di bidang information and communication technologies (ICT) juga tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab tanpa hal ini, Indonesia akan terus tertinggal oleh negara-negara lain.

Struktur ekonomi Indonesia dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan struktur demografis sesungguhnya dapat menjadi modal Indonesia memanfaatkan teknologi dan era ekonomi digital untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan peran sektor dasar terhadap ekonomi yang terus berkurang dan sektor jasa terus meningkat menjadi indikasi bahwa ekonomi digital terus menggeliat di Tanah Air.

Namun perkembangan ini perlu diantisipasi secara cepat dalam berbagai sisinya.  Mengidentifikasi jenis dan struktur lapangan kerja baru, salah satunya. Pemerintah juga dipandang perlu untuk terus menelurkan regulasi yang sejalan dengan perkembangan yang terjadi. Hal ini penting untuk mengatur berbagai aspek yang terkait, mulai dari soal ketenagakerjaan, pemasaran produk, hingga soal keamanan konsumen di era ini.

Dalam dunia kerja, Indonesia masih berkutat di isu lama seperti soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).  APINDO misalnya, memadang di era ekonomi digital seperti saat ini harus ada adapatasi soal perdebatan PKWT ini. Pemerintah perlu melahirkan regulasi yang sudah melangkah jauh dari perdebatan tersebut. Misalnya, pemerintah dituntut untuk bisa mengatur satuan hasil dan pembayaran gaji per jam karena saat ini perusahaan banyak membutuhkan pekerjaan temporer. Kejelasan hal-hal seperti ini akan memberikan kejelasan terhadap aspek-aspek lainnya, seperti soal asuransi BPJS bagi mereka.

Selain itu, dan ini menjadi hal yang mendasar, yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah adalah pembangunan infrastruktur ekonomi digital di luar Pulau Jawa dan pembangunan SDM. Terkait hal terakhir ini, upaya penyelarasan kurikulum dalam dunia pendidikan harus terus dilakukan. Pendidikan-pendidikan vokasi harus didukung oleh kejelasan arah dan kebijakan, yang salah satu turunannya adalah kurikulum. Terkait soal ini, industri patut diberi kepercayaan untuk merumuskannya karena lulusan pendidikan vokasi terkait dengan dengan industri.

Selain itu, Pemerintah juga perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal (local wisdom). Misalnya, di Papua sedikit sekali lapangan bola padahal potensi besar penduduk di sana adalah di bidang olahraga tersebut. Atau di Maluku, pusat seni bisa menjadi fokus perhatian pemerintah dalam rangka melahirkan bakat-bakat terpendam pendudukanya di bidang tersebut. Hal ini penting karena dalam kenyataan yang banyak muncul di berbagai daerah di Nusantara adalah sekolah-sekolah perkantoran. Ini artinya, yang menjadi output dari pendidikan nasional kita adalah tenaga-tenaga administrasi. Dikaitkan dengan era ekonomi digital saat ini, tentu hal ini perlu ditelaah kembali.

Merujuk perkembangan ekonomi digital saat ini maka pendidikan nasional harus diarahkan pada penguatan SDM yang menguasai teknologi informasi dan SDM yang kreatif dan inovatif. Sebab basis era ekonomi digital adalah dua hal tersebut. Tanpa hal itu maka bonus demografi yang Indonesia miliki akan berubah menjadi beban atau mungkin bencana demografi.

Tahun 2019 disebut sebagai tahun pembangunan SDM. Perubahan yang cepat belum harus diikuti oleh adaptifnya dunia pendidikan untuk dapat mengakomodir kebutuhan dunia usaha. Berbagai pelatihan yang diupayakan oleh pemerintah harus ditujukan dalam upaya mengatasi dampak-dampak yang menjadi “efek samping” dari era ekonomi digital. PHK karyawan misalnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah adalah soal pajak. Pemerintah dipandang perlu memberikan insentif atau menghapus pajak untuk pekerjaan yang baru berkembang dalam konteks perkembangan ekonomi digital. Pemerintah juga diminta untuk mempermudah regulasi dan memangkas biaya untuk mendapatkan hak paten untuk mendukung kreatifitas warga di bidang ekonomi digital.

Hal ini merujuk pada praktik satu pemerintah daerah yang mengenakan pajak kepada unit usaha yang masih merintis kantor cashless, seperti anggota BRILink di daerah-daerah. Retribusi bisa mencapai Rp500 ribu per bulan, dirasakan sangat membebani agen layanan keuangan tanpa kantor. Padahal salah satu inovasi dari BRI ini telah mampu menggerakkan ekonomi dan membantu masyarakat di daerah mengakses fasilitas keuangan digital.

Ekonomi digital di Indonesia sejauh ini sudah menumbuhkan dan menopang UMKM di Indonesia. Bermunculannya berbagai usaha rintisan seperti Bukalapak adalah contoh nyatanya. Beriringan dengan hal tersebut, financial technology (fintech) telah tumbuh pesat dalam 3 tahun terakhir. Pasarnya bahkan masih sangat tinggi. Misalnya, perusahaan asuransi baru 20% yang memasarkan produk melalui transaksi digital. Hal ini sekaligus menandakan masih perlunya peningkatan infrastruktur bersamaan dengan literasi warga masyarakat mengenai keuangan digital, terutama yang belum dapat mengakses perbankan.

Saat perubahan terjadi, kekhawatiran memang kerap menyertai. Seperti dulu saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diberlakukan. Berbagai isu dan kekhawatiran terhadap persaingan di dalam negeri ternyata tidak sehoror yang dirumorkan. Terbukti, kita mampu menghadapai MEA secara natural. Demikian juga di era ekonomi digital saat ini. Persoalan tenaga kerja di dunia yang tengah berubah saat ini akan selalu mampu kita atasi jika berbagai masukan dari berbagai stakeholder bisa diterima dan diapresiasi oleh para pemangku kebijakan.

Inilah juga yang akan dilakukan oleh para Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara di Bali pada Oktober 2018 nanti dalam acara Annual Meetings IMF-World Bank Group. Inilah saatnya Indonesia menunjukkan diri sebagai negara yang tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terus berlangsung. 

Tim redaksi. 

Get Connected