Menggemakan (Lagi) Pertemuan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali

Jakarta - Masih ingat Direktur Eksekutif IMF Michel Camdessus bersedekap menyaksikan Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent (LOI))? Pemandangan 15 Januari 1998 itu dianggap sebagai 'takluknya' rezim Orde Baru terhadap IMF saat perekonomian Indonesia dihajar krisis parah yang membuat keuangan negara berdarah-darah.

Ketika itu Indonesia mau tak mau harus menjadi 'pasien' IMF. Kondisi perekonomian sedang carut-marut. Terimbas dari depresiasi baht, sejak awal 1997 hingga pekan pertama Oktober 1997 rupiah tercatat melemah hingga 42 persen. Kecenderungan ini berlanjut memasuki pergantian tahun saat LOI mulai diimplementasikan. 

Pada kenyataannya, langkah stabilisasi ekonomi racikan IMF bukannya memperbaiki keadaan malah membuat situasi bertambah runyam. In-efektivitas program stabilisasi terjadi lantaran IMF tidak memperhatikan secara saksama seluk-beluk dualisme ekonomi yang melekat pada perekonomian Indonesia. 

Resep yang diberikan IMF pun sangat textbook, lagi pula bersifat generik. Strategi menaikkan suku bunga acuan, mencabut subsidi yang membebani keuangan negara, dan merestrukturisasi perbankan adalah solusi yang sama persis disodorkan kepada Meksiko saat menghadapi krisis utang pada era 1980-an.

Sejarah kemudian mencatat, kemerosotan ekonomi Indonesia berimbas pada turbulensi politik hingga kejatuhan rezim. Sejak itu, masyarakat memiliki kesan yang kurang baik terhadap sepak terjang IMF. Mereka dipandang liberal, mengagungkan mekanisme pasar, dan menafikan peran negara dalam urusan kesejahteraan sosial.

Dua puluh tahun berselang. Peristiwa itu bakal terulang. Direktur Eksekutif IMF Christine Lagarde akan datang ke Indonesia. Kedatangan perempuan berambut perak itu bukan untuk menandatangani LOI, melainkan menghadiri Annual Meeting IMF-World Bank Group (AM IMF-WBG) pada 8-14 Oktober 2018 di Bali. 

Alhasil, menjadi tuan rumah AM IMF-WBG adalah kesempatan langka. Siklus pertemuan tahunan rutin digilir dua kali di markas besar IMF di Washington DC, dan satu kali di negara anggota yang jumlahnya 189. Artinya, diperlukan waktu setidaknya 567 tahun ke depan bagi Indonesia untuk dapat kembali menjadi tuan rumah.

Langkanya pertemuan tersebut juga dapat disimak dari jumlah peserta. Panitia Nasional mengklaim ajang AM IMF-WB 2018 akan dihadiri 22 Kepala Negara, 189 Menteri Keuangan, 189 Gubernur Bank Sentral, lembaga internasional, CEO industri keuangan, investor, awak media, observer, dan pemangku kepentingan lain. Perkiraan total delegasi yang akan hadir mencapai 20.000 orang dengan potensi perputaran pendapatan Rp 7 triliun.

Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum akbar ini untuk kepentingan nasional yang jauh lebih besar? Dari sisi politik, menjadi tuan rumah AM IMF-WB 2018 niscaya adalah kesempatan berharga untuk membayar lunas tingginya kepercayaan dunia internasional dalam bidang keamanan dan stabilitas politik Indonesia. 

Dalam bidang ekonomi, hajatan di atas menjadi 'panggung terbuka' untuk mempromosikan kemajuan dan ketahanan ekonomi Indonesia. Sebagai negara terparah terkena dampak krisis moneter, Indonesia bisa bangkit dalam tempo kurang dari lima tahun. Demikian pula, krisis finansial global 2008 terlewati tanpa gejolak.

Perhelatan AM IMF-WB 2018 sangat potensial menjadi dorongan besar (big push) seperti yang diteorikan oleh Rosenstein-Rodan (1943). Dorongan besar sangat dibutuhkan untuk mengatasi ketertinggalan dengan memanfaatkan jaringan kerja melalui skala kehematan dan cakupan (economies of scale and scope). Sasarannya adalah bisa segera keluar dari perangkap keseimbangan yang rendah.

Peluang keluar dari perangkap itu adalah dampak ekonomi langsung pada sektor pariwisata. Tentu saja, perlu kerja keras untuk menangkap peluang ini. Menurut Neraca Satelit Pariwisata Nasional, kontribusi sektor pariwisata dalam pembentukan produk domestik bruto dan upah/gaji masing-masing hanya berkisar 4 persen. 

Lemahnya daya dukung sektor pariwisata dikonfirmasi dari indikator lain. Data Tabel Input-Output menunjukkan indeks daya penyebaran sektor perdagangan, hotel, dan restoran hanya sebesar 1 (satu). Artinya, kenaikan permintaan akhir sebesar 1 (satu) persen akan meningkatkan pertumbuhan industri pemasok input sebesar 1 (satu) persen.

Indeks derajad kepekaan lebih rendah lagi, cuma 0,95. Kenaikan permintaan akhir sebesar 1 (satu) persen akan meningkatkan pertumbuhan industri turunan yang berbasis pariwisata hanya sebesar 0,95 persen. Intinya, mekanisme multiplier effect lintas sektoral tidak signifikan menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Dengan konfigurasi problematika di atas, pengembangan infrastruktur agaknya tetap menjadi kunci pembuka. Infrastruktur keras (hard infrastructure) terbukti mampu menciptakan keterkaitan antardaerah. Proses tersebut akan lebih kencang jika ada infrastruktur lunak (soft infrastructure) berupa keterkaitan yang kuat antarsektor. Industri lokal yang menjadi mata rantainya otomatis akan terdongkrak. 

Melalui pendekatan infrastruktur lunak, kemanfaatan AM IMF-WB 2018 bagi daerah lain di luar Bali dan sekitarnya akan terjawab. Tanpa mekanisme jalinan sektoral lintas daerah, kecemburuan dalam hal perolehan benefitsenantiasa muncul. Provinsi lain yang secara geografis jauh dari lokasi kegiatan pun punya 'hak' ikut menikmati 'kue' semacam AM IMF-WB 2018.

Berbagai faedah di atas dalam jangka pendek kemungkinan besar masih bisa diraih lewat koordinasi yang kuat antarlini. Kemaslahatan dalam jangka menengah dan jangka panjang juga perlu ditakar sejak dini. Ringkasnya, efek dari acara tersebut tidak berhenti saat acara selesai, melainkan terpelihara keberlanjutannya terlebih pada investasi dan perdagangan.

Sayangnya, gema penyelenggaraan AM IMF-WB 2018 masih sangat minim. Sosialisasi arti pentingnya pertemuan ini sepertinya kurang gencar sehingga masyarakat awam belum banyak mendapatkan informasi. Kalaupun sudah mengetahui, pemahamannya pun masih dangkal mengikuti persepsi dan penafsiran masing-masing. 

Tantangan terbesarnya, lagi-lagi, masyarakat memiliki impresi yang kurang baik terhadap IMF. Padahal, IMF sendiri sejatinya sudah menyadari kekeliruan akan kebijakannya di masa lalu. Restrukturisasi yang kini tengah digeber IMF tidak serta merta mengubah citra bagi negara berkembang yang dulu pernah memperoleh bantuan IMF.

Dukungan masyarakat luas menjadi modal utama. Intinya, sikap dan perilaku yang pro-tourism turut andil dalam suksesnya agenda akbar tersebut. Bangsa Indonesia tidak perlu malu untuk belajar dari Thailand yang berhasil menarik puluhan juta wisatawan setiap tahun lantaran penduduk lokalnya sangat peduli.

Alhasil, masih ada sisa waktu dua bulan lebih untuk berbenah diri menyongsong perhelatan akbar tersebut. Jangan sampai hajatan yang memakai yang rakyat Rp 1,1 triliun lewat begitu saja tanpa membawa manfaat bagi masyarakat. Jika demikian halnya, Christine Lagarde akan bersedekap trenyuh menyaksikan penyesalan mendalam seluruh elemen bangsa.

Penulis: Haryo Kuncoro Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta
Artikel ini sebelumnya telah dimuat pada detik.com 

Get Connected