2017 Past Events

1. Youth Talk Show: Human Capital and Future of Work in Digital Era

Tujuan dari penyelenggaraan acara ini adalah untuk (i) mengidentifikasi masa depan pasar tenaga kerja, (ii) meningkatkan kesadaran remaja Indonesia tentang tantangan dan peluang pasar kerja di masa mendatang, dan (iii) mengidentifikasi kebijakan yang dapat meningkatkan potensi serta kemampuan kaum muda.

Berdasarkan hasil penyelenggaraan talkshow dimaksud, beberapa poin penting yang dapat dirangkum sekaligus dapat dipertimbangkan sebagai bahan rekomendasi adalah sebagai berikut:

a.       Gambaran Pasar Tenaga Kerja di Masa Depan

·      Penggunaan teknologi informasi akan menciptakan pasar barang dan jasa maupun pasar tenaga kerja yang semakin terbuka untuk meningkatkan pertumbuhan. Namun demikian, hal tersebut juga menciptakan tantangan berupa perubahan proses ekonomi yang terkomputerisasi ditambah dengan kondisi persaingan ketat secara internasional.

·         Pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang dan tergantikan dengan penggunaan teknologi adalah pekerjaan yang sifatnya rutin dan non-kognitif. Namun demikian, management skill, leadership, dan kreativitas yang termasuk ke dalam kategori blue skils akan tetap dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja di masa depan. Selain itu generasi muda juga perlu memperhatikan orange skill yakni keterampilan untuk menyesuaikan diri dan berpikir kreatif. Orange skill sering berkomplemen dengan teknologi sehingga keterampilan menggunakan teknologi sangat diperlukan oleh generasi muda.

·        Perkembangan kemajuan teknologi di Indonesia terlihat dari peningkatan Global Competitiveness Indonesia and Infrastructure Index. Tetapi, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk di Asia Tenggara, Indonesia masih menghadapi tantangan dengan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, selain masih banyak pandangan mengenai regulasi saat ini yang dianggap belum dapat mengakomodasi tantangan dari automisasi teknologi.

·     Kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan beberapa negara termasuk Australia di sektor pendidikan dapat menjadi bekal peningkatan kompetensi melalui pembelajaran kurikulum yang terkait kebutuhan industri, sebagai bagian dari sistem pendidikan yang berbasiskan perkembangan teknologi. 

·         Peningkatan sumber daya manusia berasosiasi dengan kepercayaan, berbangsa dan budaya, serta kesadaran sebagai bagian dari bangsa yang mampu memanfaatkan dan menikmati proses kemajuan. Dalam hal ini, Indonesia tidak dapat memungkiri masih banyak terdapat lapisan masyarakat termasuk kaum muda yang tidak terjangkau dengan akses teknologi secara baik. Oleh karena itu, kondisi ini sangat layak digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan ke depan untuk meningkatkan keterlibatan dari komunitas non-pemerintah yang berfokus kepada pemberdayaan masyarakat terutama pemuda.


b.      Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas generasi muda di Indonesia

·         Pemerintah telah melakukan kajian atas prediksi pekerjaan yang akan bertransformasi dan tumbuh lebih cepat pada tahun 2017-2030. Diantaranya adalah ahli pemeliharaan dan instalasi,  ahli persuasi dan  mediasi, manajer kesehatan dan medis, pengendali jarak jauh, analis data, analis manajemen, manajer sistem informasi dan komputer, konselor vokasi, analis dampak lingkungan, dan ilmuwan komputer. Dalam hal mengakomodasi persiapan kebutuhan jenis pekerjaan tersebut, maka kebijakan ke depan yang dapat dipertimbangkan adalah:

1)   Membangun/menguatkan institusi atau lembaga yang difokuskan untuk dapat menghasilkan tenaga kerja yang beralih dari proses administrasi/petugas eksekusi menuju  jenis pekerjaan yang berbasis teknologi dan industri di level menengah;

2)      Melakukan kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan fasilitas pelatihan dan kurikulum yang berbasis kebutuhan industri;

3)     Melakukan konsistensi insentif untuk sektor swasta dalam rangka mendorong investasi bagi para pekerja termasuk kaum muda yang belum dapat menggunakan akses teknologi secara optimal;

4)     Alokasi belanja publik untuk kebutuhan pendidikan difokuskan untuk beberapa program/pelatihan vokasi dan politeknik karena dinilai dapat disusun dengan fleksibel sesuai kebutuhan industri dan hemat biaya dan waktu.

·        Pemerintah Indonesia telah memiliki program-program pengembangan human capital yang cukup berhasil, namun demikian pemerintah dituntut untuk lebih mengoptimalkan kerjasamanya dengan berbagai pihak seperti swasta dan lembaga internasional, juga beberapa negara yang mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja khususnya kaum muda.

·         Selain mengeluarkan kebijakan yang mengarah kepada peningkatan kompetensi, pemerintah perlu mempertimbangkan penguatan socio-emotional skill pada kurikulum pendidikan usia dini untuk menumbuhkan rasa tidak takut terhadap tantangan, membuat perencanaan, dan mampu mengontrol emosi. Dalam hal ini, fokus pembelajarannya adalah pendidikan yang mampu membangun optimisme pembelajar sekaligus cita-cita yang terarah dengan pembinaan dari pendidik. Oleh karena itu, perlu adanya beberapa perbaikan dalam hal peningkatan kualitas tenaga pengajar.


2. Peluncuran Buku Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2017, 28 Maret 2018 di Jakarta

Laporan Perekonomian Indonesia merupakan salah satu publikasi tahunan Bank Indonesia yang terdiri dari perjalanan dan performa perekonomian Indonesia. LPI juga menunjukkan berbagai pembelajaran dari para pemangku kebijakan dalam rangka menghadapi tantangan ekonomi dalam kurun waktu satu tahun, termasuk di dalamnya sejumlah agenda yang perlu dilanjutkan guna memperkuat perekonomian di masa selanjutnya. LPI dipersiapkan berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pengumpulan data dari sejumlah institusi terkait. Tema LPI 2017 adalah Mengoptimalkan Momentum, Memperkuat Struktur. Tema tersebut dipilih berdasarkan observasi dan analisis yang mendalam terhadap dinamika ekonomi domestik maupun global sepanjang tahun 2017. Pasca peluncuran LPI, BI juga menggelar diskusi yang membahas mengenai upaya sinergis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Turut bertindak sebagai salah satu pembicara adalah Wakil Presiden RI ke-11, Bapak Boediono.

 

3. Indonesia Infrastructure Investment Forum, 15-16 Maret 2018 di London

The Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) ialah sebuah forum selama dua hari yang berisikan pendalaman mengenai proyek-proyek infrastruktur dan pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia. IIIF juga menyajikan berbagai peluang investasi di Indonesia dan memfasilitasi pertemuan antara pemilik proyek infrastruktur di Indonesia/ mitra lokal dengan investor potensial maupun institusi keuangan Inggris.


  4. International Seminar on Human Capital Investment as a New Driving Force of Economy, 1 Maret 2018, Jakarta

Tujuan dari seminar ini adalah untuk mendiskusikan dan merumuskan berbagai informasi dan data kondisi terkini untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai solusi dari permasalahan yang ada terkait dengan isu Human Capital Investment. Acara ini akan dibuka oleh Menteri Keuangan Indonesia yang akan memberikan gambaran mengenai kondisi secara keseluruhan mengapa human capital investment menjadi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran.

Berdasarkan hasil penyelenggaraan seminar dimaksud, beberapa poin penting yang dapat dirangkum sekaligus sebagai bahan rekomendasi pimpinan adalah sebagai berikut:

a.       Peningkatan investasi kepada pengembangan human capital:

·       Selama beberapa tahun terakhir pemerintah di seluruh dunia telah berupaya untuk mendorong peningkatan investasi di bidang SDM sehingga berdampak kepada turunnya jumlah kematian anak di dunia sebanyak 50 persen dan jumlah anak yang putus sekolah sebanyak 40 persen.

·         Meskipun demikian, jutaan orang diseluruh dunia termasuk anak-anak, masih banyak yang menderita kekurangan nutrisi, kesulitan mendapatkan akses pendidikan serta akses untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di era ekonomi digital.

·       Pengembangan sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan inklusif, mengingat: (i) Pembangunan manusia sebagai suatu proses yang dinamik tidak halnya seperti pembangunan investasi fisik; (ii) Sumber daya manusia sebagai kunci pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pendapatan lebih tinggi; dan (iii) Sebagai sebuah kehidupan masyarakat, peningkatan SDM berasosiasi dengan kepercayaan, berbangsa, dan kesadaran politik.

·       Perkembangan teknologi terkait robotik dan artificial intelligence memberikan dampak pada peningkatan produktifitas dan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan. Namun demikian, perkembangan teknologi automisasi tersebut dapat mempengaruhi  beberapa jenis pekerjaan, kuantitas dan kualitas tenaga kerja, dan budaya kerja.

·       Secara rata-rata, 60% pekerjaan akan mengarah kepada automisasi di masa mendatang sehingga pertimbangan utama bagi pembahasan isu human capital ke depan yaitu terkait dengan penguatan investasi infrastruktur dan fokus kepada economic value creation, life-long learning, mid-career atau mid-size company, dan modernisasi sistem pendidikan.

b.      Tantangan human capital Indonesia ke depan

Pendidikan

·           Indonesia harus dapat secara konsisten meningkatkan wajib belajar 12 tahun untuk dapat mencapai target minimum pendidikan dasar secara global pada tahun 2020. Selain itu, perlu adanya kurikulum tambahan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja terampil yang relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

·       Mengacu kepada penilaian terhadap negara anggota/partisipan aktif Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), peringkat dan capaian nilai Programme for Internasional Student Assessment (PISA) Indonesia naik dari 71 pada 2012 menjadi peringkat 64 pada tahun 2015. Berdasarkan nilai rata-rata, peningkatan terbesar diperoleh dari kompetensi sains dan matematika, sementara kompetensi membaca belum menunjukkan peningkatan signifikan. Hasil ini masih membuat Indonesia tertinggal dibandingkan Thailand, Vietnam, dan Singapura.

·         Indonesia masih harus memprioritaskan kualitas institusi pendidikan di Indonesia secara umum yang masih rendah dan minimnya kompetensi yang dimiliki oleh para lulusan, dimana sekitar 60,08% tenaga kerja di Indonesia hanya lulus dari SMP dan SMA.

Automisasi Teknologi dan Tenaga Kerja

·      Perkembangan kemajuan teknologi di Indonesia terlihat dari peningkatan Global Competitiveness Indonesia and Infrastructure Index. Namun demikian, masih banyak pandangan mengenai regulasi saat ini yang dianggap belum dapat mengakomodasi tantangan dari automisasi teknologi. Selain itu, ketidakpaduan sistem pendidikan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan industri menimbulkan potensi risiko tersendiri bagi sektor tenaga kerja.

·         Berdasarkan platform Revolusi Industri 4.0, (revolusi yang mengintegrasikan dunia online dengan lini produksi di industri) Indonesia diarahkan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga kerjanya terhadap teknologi digital.

·         Bonus demografi Indonesia seharusnya dapat memberikan keuntungan. Namun potensi ini akan menimbulkan risiko yang besar apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan  yang tepat.

·          Pandangan budaya terhadap partisipasi tenaga kerja wanita di pasar tenaga kerja di negara berkembang termasuk Indonesia cukup signifikan sehingga perlunya aturan yang konsisten tentang insentif tambahan bagi tenaga kerja wanita seperti cuti melahirkan dan fleksibiltas periode cuti, mengasuh anak, dan lainnya.

Kesehatan dan Proteksi Sosial

·      Pemerintah telah mengalokasikan 5 persen dari anggaran negara, diantaranya untuk meningkatkan kecukupan nutrisi dan program strategis dan perlindungan lainnya. Meskipun demikian, selain isu distribusi yang efektif, jumlah alokasi anggaran tersebut masih membutuhkan peningkatan yang didukung oleh lembaga-lembaga internasional dan swasta termasuk melalui jaminan kesehatan/proteksi kesehatan.

·         Perlunya kesadaran bersama bahwa untuk mencetak generasi emas Indonesia yang sehat dan cerdas, langkah awal yang paling penting untuk dilakukan adalah pemenuhan gizi pada anak sejak dini, bahkan saat masih di dalam kandungan atau yang dikenal dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan.

c.       Rekomendasi - Optimalisasi pengembangan sektor pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial:

·         Pemerintah Indonesia telah memiliki program-program pengembangan human capital yang cukup berhasil dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial, tiga diantaranya yang cukup strategis adalah:

1)           Peningkatan kurikulum pelatihan melalui pendekatan soft skills yang mencakup kemampuan: pemecahan masalah, pemikiran kritis, merangsang kreativitas, manajemen sumber daya manusia yang efektif, orientasi layanan, negosiasi dan fleksibilitas kognitif. Sementara untuk hard skills, kurikulum diarahkan untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi kerja yang berbeda, setidaknya unruk 11 sub sektor ekonomi, seperti informasi dan teknologi, perikanan, transportasi, energi, pariwisata dan konstruksi.

2)        Program pelatihan kejuruan berbasis kompetensi dan pemagangan yang bekerjasama dengan sekolah kejuruan  dan industri manufaktur dan jasa.

3)       Perbaikan kualifikasi, persyaratan, dan pengoperasian lembaga bersertifikasi profesional di seluruh daerah. Meskipun demikian, dalam rangka menghadapi tantangan global, pemerintah dituntut untuk lebih mengoptimalkan kerjasamanya dengan berbagai pihak seperti industri/swasta tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dengan kawasan regional/internasional termasuk dengan lembaga internasional.

·         Pengalaman beberapa negara yang dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari kebijakan Indonesia  yaitu: (i) Indonesia harus memiliki tingkat kepercayaan tinggi dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam; (ii) Membangun institusi atau lembaga yang difokuskan untuk dapat menghasilkan tenaga kerja menengah; (iii) Melakukan kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan fasilitas pelatihan; (iv) Melakukan konsistensi insentif untuk sektor swasta agar dapat mendorong mereka melakukan investasi bagi para pekerja; (v) Belanja publik untuk kebutuhan pendidikan perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan tata kelola dan kualitas pendidikan.

 

5. 2018 Youth Town Hall: "The Future of Work", Diskusi antara MD IMF Christine Lagarde dan Ahmad Zaky (Founder & CEO Bukalapak)

Masih sejalan dengan tema HLC, talkshow ini membahas tentang perubahan dunia yang berlangsung dengan cepat. Pengembangan teknologi dan perubahan di banyak bidang mendesak perusahaan untuk beradaptasi dan membuat inovasi. Begitu juga sumber daya manusia, mereka didesak untuk memiliki kompetensi yang relevan dengan perubahan waktu dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kecerdasan buatan juga telah menyebabkan perubahan dinamika kerja. MD Lagarde mengatakan bahwa tantangan tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan akademisi. Bonus demografi Indonesia harus dilihat sebagai manfaat yang perlu dikelola dengan baik. Lagarde berharap bahwa pembelajaran yang lebih tinggi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memenuhi pasar kerja yang ada atau membuka bisnis baru yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

 

6. High Level Conference: "New Growth Models in A Changing Global Landscape", 27 Februari 2018 di Jakarta

Konferensi Tingkat Tinggi tentang "New Growth Models in a Changing Global Landscape" adalah tonggak utama dari serangkaian seminar tematik / konferensi menjelang Pertemuan Tahunan di Bali (VTI), yang bertujuan untuk memamerkan ekonomi Indonesia dan ASEAN yang telah bereformasi, tangguh dan progresif pascakrisis. Sebagai bagian dari VTI, konferensi ini mengikuti sebuah seminar internasional pada April 2017 tentang prospek ekonomi global dari perspektif ASEAN, yang berfokus pada bagaimana negara-negara ASEAN telah direformasi dan membangun ketahanan di kawasan ini, dan konferensi pajak internasional, yang diadakan pada Juli 2017, menekankan kebijakan reformasi untuk perpajakan internasional di sektor fiskal. Konferensi tentang "New Growth Models in a Changing Global Landscape" ini bertujuan untuk memfasilitasi platform diskusi tentang kebutuhan dan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, termasuk konvergensi, dengan latar belakang perubahan lanskap global dan ketidakpastian yang lebih besar terkait kebijakan negara-negara maju. Diskusi ini juga akan mempertimbangkan pelajaran dari pengalaman negara dalam mempersiapkan tren global di masa depan. Panelis untuk setiap sesi dalam konferensi akan terdiri dari pembuat kebijakan dan ahli (termasuk pelaku pasar), memberikan wawasan analitis dan praktis untuk setiap sub-tema. Audiens yang dituju mencakup pejabat (pembuat kebijakan) dan non-pejabat (CSO, Buruh, Parlemen, Akademisi, Sektor Swasta).

 

7. Seminar of  G20: Inequality & the Role of Technology in Shaping the Future of Works, 23 Januari 2018, Yogyakarta

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan dan menyebabkan pertumbuhan pada tingkat pengangguran di seluruh dunia. Hal tersebut mendorong pemikiran bahwa visi ekonomi fundamental dari globalisasi, seperti, sistem terbuka untuk perdagangan barang dan jasa, bisa menjadi penggerak terciptanya inequality. Selain itu, beberapa penelitian berpendapat bahwa konektivitas dan interdependensi dapat memperluas kesenjangan kesejahteraan antar negara. Beberapa pihak lainnya juga melihat bahwa perbedaan besar dalam tahap perkembangan teknologi di antara negara-negara maju, dan negara berkembang dapat menjadi faktor yang lebih kuat dalam menciprtakan kesenjangan baik domestik maupun global.

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi ini? Membatasi diri dalam pengembangan teknologi dan adopsi mungkin bukan jawaban yang layak. Berdasarkan atas hal tersebut, teknologi dirancang untuk kehidupan kita lebih baik dan, dalam hal ini, itu dan harus selalu menjadi "tool" daripada "master". Berangkat dari pemikiran ini, apakah teknologi dapat meningkatkan atau memburuk inklusifitas sangat tergantung pada bagaimana pembuat kebijakan merancang kebijakan mereka. Dalam seminar ini, isu-isu mendasar mengenai sifat dan dampak pengembangan teknologi pada ekonomi dan bisnis akan dibahas serta hubungannya dengan ketidaksetaraan. Selain itu, kemungkinan untuk mengubah teknologi sebagai faktor pendukung kesetaraan melalui kebijakan lintas sektoral dan kerja sama internasional juga akan dibahas bersama dengan kemungkinan peran teknologi dalam menjembatani berbagai perbedaan.

Berdasarkan diskusi yang berlangsung selama seminar, terdapat faktor utama yang dapat menentukan suksesnya implementasi teknologi di Emerging Market Economies dengan bonus demografi seperti Indonesia, yaitu: (i) Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ditingkatkan; (ii) Kapasitas Institusi Bisnis untuk beradaptasi dengan menggunakan model bisnis teknologi yang efektif, yang memasukkan UMKM sehingga meningkatkan kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan low skill level; dan (iii) Lingkungan bisnis, kebijakan, dan infrastruktur yang kondusif.

 

8. International Seminar on Managing Urbanization for Sustainable Cities, 18-20 Desember 2017 di Jakarta

Seminar ini diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan bertukar pandangan serta pengalaman tentang tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh urbanisasi yang bertumbuh sangat cepat, terutama oleh urbanisasi yang tidak terencana. Diskusi difokuskan kepada pembahasan mengenai bagaimana mengelola urbanisasi dan membangun kota yang efisien, inklusif dan berkelanjutan dengan pendekatan serta strategi yang inovatif. Diskusi juga akan mempertimbangkan berbagai isu yang terkait dengan urbanisasi, termasuk pengembangan kota pintar dan hijau, sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan, dan pengelolaan limbah. Selain itu, akan ada diskusi tentang pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penyelenggaraan rangkaian seminar dimaksud, beberapa fakta yang  ditemukan terkait dengan urbanisasi adalah sebagai berikut:

a.       Urbanisasi merupakan fenomena besar dan cepat yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini.Indonesia sedang mengalami perubahan struktural dari ekonomi berbasis pedesaan dan pertanian menuju ekonomi berbasis jasa perkotaan. Namun, urbanisasi di Indonesia tidak hanya berarti terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota saja, namun juga dari kota yang satu kota yang lain mengikuti arus pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

b.      Beberapa faktor umum yang menjadi penyebab meningkatnya urbanisasi antara lain:

1)      Faktor regulasi, dimana tidak terdapat peraturan yang membatasi perpindahan penduduk dari desa ke kota maupun dari satu kota ke kota yang lain.

2)      Faktor sosial dan ekonomi, dimana penduduk cenderung untuk berpindah tempat mencari pekerjaan dan memperoleh tingkat penghidupan yang lebih layak.

3)      Faktor pendidikan, dimana penduduk cenderung untuk berupaya memperoleh sarana dan prasarana pendidikan yang lebih layak

4)      Faktor pelayanan umum, dimana penduduk cenderung untuk berupaya memperoleh sarana dan prasarana umum yang lebih baik

c.       Beberapa dampak positif dari urbanisasi, antara lain:

1)      Terdapat kenaikan PDRB yang cukup signifikan.

2)      Aktivitas ekonomi yang semakin membaik, antara lain sektor perdagangan dan pariwisata.

3)      Pertumbuhan sektor informal, industri kecil dan UMKM yang semakin meningkat seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi.

4)      Pertumbuhan sektor jasa semain baik, misalnya jasa akomodasi (hotel, homestay), jasa boga (rumah makan). jasa transportasi dan jasa konstruksi.

5)      Perbaikan pada sektor infrastruktur, antara lain jalan dan perumahan

d.      Beberapa dampak negatif dari urbanisasi, antara lain:

1)      Masalah sosial, antara lain pendidikan anak di daerah asal (home) menjadi kurang baik karena kurangnya perhatian orang tua, banyak terjadi pernikahan dini, menjamurnya perumahan liar, dan masalah pengelolaan sampah.

2)      Masalah kesehatan yang dikarenakan polusi, kekurangan air bersih dan lingkungan yang kumuh.

3)      Masalah ekonomi, antara lain menurunnya produktivitas karena kemacetan lalu lintas, infrastruktur yang kurang memadai dan harga lahan dan perumahan yang menjadi sangat tinggi.

 

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, beberapa rekomendasi yang kiranya dapat dipertimbangkan agar urbanisasi dapat memberikan peran optimal bagi pembangunan, antara lain:

a.       Memprioritaskan isu urbanisasi dalam agenda pembangunan nasional dan menanganinya dengan pendekatan yang komprehensif sehingga urbanisasi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah dan masyarakat harus ditingkatkan.

b.      Mengurangi ketidakseimbangan dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini, Pemerintah telah mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan dana transfer ke daerah dan desa untuk pengeluaran produktif, termasuk untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial.

c.       Memperbaiki kapasitas manajerial pemerintah daerah, baik kemampuan teknis maupun dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah nasional untuk mengelola urbanisasi agar lebih optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

d.      Melakukan reformasi kebijakan yang memudahkan investor untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Reformasi yang dilakukan harus sejalan dengan reformasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat agar tidak kontradiktif

e.      Meningkatkan kualitas SDM, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan terutama melalui pendidikan vokasi dan peningkatan keahlian sehingga masyarakat lebih siap menghadapi tantangan dan kompetisi baik di desa maupun di kota.

f.        Memperkuat Link and Match antara institusi pendidikan dengan sektor industri terutama di kota-kota besar dan kota-kota penyangga sehingga tenaga kerja dapat terserap secara lebih optimal dalam aktivitas ekonomi.

g.       Mendorong penerapan skema insentif APBN/Non-APBN untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan karakter dari masing-masing kota, misalnya infrastruktur sosial untuk kota-kota besar dan infrastruktur ekonomi untuk kota-kota kecil.

 

9. Central Java Business Expo, 23-25 November 2017

CJBE merupakan forum tahunan bergengsi bagi investor dan pemangku kebijakan investasi di Provinsi Jawa Tengah, yang turut dihadiri oleh kepala daerah dari 35 kabupaten/kota serta dihadiri oleh investor domestik maupun asing.

10. Festival Ekonomi Syariah Indonesia (FESI), 7-11 November 2017 di Surabaya

ISEF merupakan salah satu event terbesar di Indonesia yang mengusung tema ekonomi dan keuangan syariah. ISEF terdiri dari Forum Ekonomi Syariah dan Pameran Syariah yang diadakan tiap tahun di Surabaya. Adapun bentuk kegiatannya antara lain seminar, workshop, pertemuan internasional, dan diskusi. Tema ISEF 2017 adalah "Fostering Inclusive Economic Growth and Improving Resiliency through Closer Collaboration and Coordination".

 

11. Seminar Internasional mengenai "National and Regional Balance Sheet", 1-2 November 2017

Bank Indonesia menciptakan sebuah neraca keuangan terintegrasi untuk memonitor kerentanan sistem keuangan Indonesia. National and Regional Balance Sheet merupakan data statistik yang mengintegrasikan posisi finansial dan transaksi antar-sektoral. Integrasi neraca keuangan tersebut akan memperkuat pengawasan risiko sistemik yang dilakukan oleh Bank Indonesia guna mendukung tercapainya stabilitas sistem keuangan sehingga mampu meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam penyelenggaraan seminar bertajuk "National dan Regional Balance Sheet: Toward an Integrated Macrofinancial System Stability". Seminar ini dihadiri oleh perwakilan bank sentral dari 20 negara, anggota KSSK (Kemenkeu, OJK, dan LPS), pemerintahan, perbankan, ekonom, dan akademisi.

 

12. Forum Investasi Regional 2017, 16-17 Oktober 2017 di Padang

RIF bertemakan "Showcasing Investment Opportunities in The Indonesian Tourism Industry" yang merupakan inisiasi dari BKPM dengan didukung oleh Kemenpar, BI, dan Pemprov Sumatera Barat. Forum ini bertujuan untuk menggali potensi investasi di daerah-daerah tujuan wisata dan mempromosikan 10 daerah wisata "Bali Baru".

 

13. Women’s CEO Summit, 11 Oktober 2017 di New York

The US-Indonesia Women's CEO Summit melibatkan para pemimpin wanita dalam diskusi terbuka dan personal yang berfokus pada bagaimana para pemimpin wanita tersebut dapat mencapai posisinya saat ini dan bagaimana mereka merancang masa depan. Tema kegiatan ini adalah "What Does Your Daughter's Future Look Like Today". Bertindak sebagai pembicara kunci adalah Menkeu Sri Mulyani sementara para pembicara berasal dari latar belakang yang berbeda. Diantaranya adalah Mantan Mendag RI dan Managing Director Citibank.

 

14. APEC Seminar on Disaster Risk Financing in Asia Pacific Region, Oktober 2017 di Padang

Dampak parah dari bencana alam telah diakui secara luas oleh dunia global, khususnya di daerah-daerah yang berada di dalam "Ring of Fire", seperti Asia-Pasifik. Beberapa peristiwa bencana besar telah menyebabkan dampak negatif pada manusia, sosial, ekonomi dan keuangan. APEC, di bawah Finance Ministers Process  (FMP), adalah salah satu organisasi yang sangat aktif dalam merumuskan beberapa inisiatif yang berkaitan dengan management bencana. Vietnam sebagai Ketua APEC telah menetapkan tema APEC 2017 adalah  Menciptakan Dinamika Baru, Membina Masa Depan Bersama; dan mempertahankan Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (DRFI) sebagai salah satu dari empat agenda utama. Sementara itu, Kementerian Keuangan Indonesia sebagai otoritas fiskal menaruh perhatian besar pada ketahanan fiskal dalam mengelola risiko keuangan untuk bencana alam. Memasukkan Disater Risk Management (DRM) / DRFI ke dalam kerangka keberlanjutan fiskal adalah suatu keharusan, dengan mempertimbangkan terbatasnya ruang fiskal yang ada.

Berdasarkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dalam rangka  pembiayaan risiko bencana dan untuk menyelaraskan dengan DRM ke dalam kebijakan fiskal dan rencana pembangunan, Indonesia perlu meninjau kembali kebijakan yang sudah ada yang  berkaitan dengan hal tersebut untuk menentukan kebijakan yang sesuai dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Oleh karena itu, seminar ini bertujuan untuk memberikan landasan bagi Indonesia untuk menerapkan kebijakan DRM dan fiskal terpadu dalam pendekatan holistik, dengan maksud untuk menciptakan kembali kerangka kerja manajemen risiko bencana dan hukum serta peraturan yang berlaku.

 

15. Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah, 12-13 September 2017 di Solo

Forum yang bertemakan "Towards New Paradigm of Sharia Finance Industry Development: Strengthening The Role of Government" ini adalah sebuah forum rutin yang diselenggarakan oleh OJK. Forum ini bertujuan untuk menciptakan wadah diskusi terhadap penilitian di area ekonomi dan keuangan syariah, guna memperkuat dan mendorong industri keuangan syariah.

 

16. Indonesia Investment Week, 6-8 September 2017 di Singapura

IIW merupakan kegiatan untuk mempromosikan peluang bisnis dan pengembangan investasi di Indonesia kepada para pebisnis di Singapura. Singapura merupakan salah satu dari lima negara utama yang gencar mempromosikan Indonesia kepada para investor baru dan berkontribusi dalam pengembangan peluang bisnis maupun investasi utamanya dalam kawasan ekonomi ASEAN.

 

17. RI SING 50 Years of ASEAN, Indonesia – Singapore, 7 September 2017 di Indonesia dan Singapura

Program ini menandai menandai 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia - SIngapura. Berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pameran bersama, seminar dan Leaders, Retreat yang menyatakan bahwa RI - SIngapura akan tetap menjadi "trusted partners, RISING together". Kedua negara adalah tetangga berdasarkan geografi dan mitra berdasarkan pilihan, dan kedua negara berkomitmen untuk memperluas dan memperdalam kerja sama. Kegiatan ini merefleksikan semangat kerjasama untuk bersama menjadi negara yang kuat dan berdaya tahan tinggi.

 

18. Festival Ekonomi Syariah (FESyar), 25-27 Agustus 2017 (Makassar); 13-15 September 2017 (Bandung); 6-8 Oktober 2017 (Medan)

Fesyar merupakan rangkaian kegiatan menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Surabaya pada bulan November 2017. Fesyar 2017 bertemakan "Boosting The Development of Sharia-Based Entrepreneurship and MSME" yang bertujuan sebagai media edukasi bagi masyarakat agar lebih memahami tentang konsep ekonomi dan keuangan syariah. Fesyar terdiri dari beragam kegiatan seperti talk show, presentasi, dan perlombaan di bidang ekonomi syariah.

 

19. 2nd Annual Islamic Finance Conference, 23-24 Agustus 2017

Masalah sosial ekonomi masih menjadi hal yang paling menantang yang dihadapi oleh dunia Muslim, termasuk Indonesia, selama beberapa dekade terakhir. Kinerja sosio-ekonomi yang buruk dari sebagian besar negara mayoritas Muslim telah menimbulkan perdebatan panjang tentang apakah Islam sebagai "agama praktik" memiliki hubungan dengan pertumbuhan sosial ekonomi, atau apakah ada masalah yang lebih dalam, di luar nilai-nilai Islam, yang berkontribusi pada tingkat pendidikan yang lebih rendah, kemiskinan, kesehatan yang buruk di negara-negara, meskipun prinsip-prinsip ekonomi Islam telah diperkenalkan ratusan tahun yang lalu (Timmer & McClelland 2004).

Tujuan utama dari konferensi ini adalah untuk mendiskusikan penerapan teori, model dan instrumen keuangan Islam untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Lebih lanjut, konferensi ini bertujuan untuk membahas serangkaian kebijakan yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang secara bersamaan dapat digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dan masalah ketimpangan pendapatan.


20. National Seminar on Big Data "Digital Globalization: Optimizing Big Data Utilization for Economic Growth Acceleration", 9 Agustus 2017 di Jakarta

Bank Indonesia menginisiasi seminar ini dengan maksud untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan penggunaan Big Data kepada para pemangku kebijakan, akademisi, dan sektor swasta. Diharapkan seminar ini menjadi cikal-bakal kerjasama antar lembaga sebagai komunitas pengguna Big Data. Pemanfaatan Big Data dengan benar diharapkan mampu menjadi potensi besar di bidang digital Indonesia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Seminar ini dihadiri oleh Kepala Bappenas, Gubernur DKI Jakarta, dan perwakilan akademisi, sektor swasta, serta pemangku kebijakan.


21. Indonesia Infrasructure Finance Forum 2017, 25 Juli 2017 di Jakarta

Kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat besar, sebagian karena lanskap kepulauan dan populasi besar, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi secara konsisten menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas tertinggi. Namun, kapasitas pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur melalui anggaran pemerintah terbatas.

Forum ini bertujuan untuk: 1) Menunjukkan pencapaian pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pembiayaan infrastruktur; 2) Mengidentifikasi tantangan utama masa depan dalam pembiayaan infrastruktur, dan bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diselesaikan, atau bahkan berubah menjadi peluang, dengan mempertimbangkan masukan dari perspektif yang berbeda dari pemerintah internal, lembaga pembangunan, serta sektor swasta; dan 3) Membuka peluang bagi sektor swasta dan lembaga pembangunan multilateral untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia.


22. Seminar ASEAN: 50 Years of Growth and Achievements, Juli 2017


23. Joint IMF-Indonesia High-Level Conference “International Taxation in Asia: Issue and The Way Forward, 12-13 Juli di Jakarta

Penguatan sistem perpajakan telah muncul sebagai prioritas utama pembangunan dalam rangka mencapai Sustainable Development Goals (SDG) 2030. Diakui bahwa sistem pajak yang kuat adalah kunci untuk meningkatkan pembangunan negara; bukan hanya berapa banyak pendapatan yang diperoleh yang digunakan untuk pembangunan dan pertumbuhan, tetapi juga bagaimana hal tersebut ditingkatkan. Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), bersama dengan perluasan investasi lintas batas di kawasan ASEAN, memperkuat efek samping yang tidak diinginkan dalam hal perencanaan pajak yang agresif oleh perusahaan multinasional dan regional. Bersamaan dengan itu, kelemahan upaya koordinasi oleh otoritas pajak ASEAN memungkinkan investor untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan penghindaran pajak.

Konferensi ini diselenggarakan dalam rangka menyediakan sebuah forum untuk melibatkan para pembuat kebijakan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui reformasi pajak internasional.


24. Academic Forum: “Sustainable Growth and Shared Prosperity”, 17-18 Mei 2017 di Palembang

Forum ini diselenggarakan atas kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Para Ekonom Daerah. Tujuan dari acara ini adalah untuk membahas isu-isu yang relevan mengenai  pertumbuhan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Pembahasan dalam diskusi ini dilakukan dari berbagai perspektif, yaitu perspektif Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, akademisi dan lembaga multilateral.

Berdasarkan diskusi yang dialksanakan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan merupakan cita-cita pembangunan setiap negara, khususnya Indonesia. Dalam mencapai cita-cita tersebut diperlukan beberapa hal sebagai berikut :

a.       Reformasi berkelanjutan. Indonesia telah menunjukkan ketahanan (resilience) dalam menghadapai ketidakpastikan perekonomian global, perekonomian di tahun 2016 mengalami penguatan, dimana pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari tahun sebelumnya untuk pertama kali selama lima tahun terakhir. Akan tetapi risiko baik dari dalam dan luar negeri terus mambayangi, oleh karena itu dibutuhkan reformasi berkelanjutan yang dapat dilakukan untuk mengatasi efek negatif risiko tersebut dan mengikuti perkembangan perekonomian yang ada.

b.      Alokasi Anggaran Belanja. Pemerintah hendaknya berfokus kepada hal-hal yang dapat mengurangi pemerataan kesejahteraan dan ketimpangan antar wilayah tersebut. Hal tersebut telah dilakukan pada pemerintahan Jokowi dengan melakukan peningkatan alokasi belanja pembangunan infrastruktur dan melaksanakan program subsidi dengan mekanisme yang lebih tepat sasaran.

c.       Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembagian dana perimbangan ke pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan metode atau rumusan yang telah mempertimbangkan kemampuan masing-masing daerah.  Akan tetapi masih terdapat daerah yang kurang efektif dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya. Dibutuhkan perencanaan dan koordinasi antar instansi/lembaga untuk dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

d.      Peningkatan SDM. Aspek utama untuk Peningkatan SDM melakukan peningkatan kualitas anggaran belanja pendidikan melalui peningkatan gaji guru, penyebaran guru di daerah terpencil, pendidikan dan pelatihan untuk guru dan penguatan SDM yang dimulai dari usia dini.

e.      Potensi dan Karakteristik Daerah. Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, hendaknya pemerintah daerah mengetahui potensi dan karakteristik wilayahnya. Pemerintah daerah dapat memfokuskan pembangunan di wilayahnya sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya tersebut. Sehingga Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk memperoleh pendapatan asli daerah dari penggalian potensi di wilayahnya, dan tidak tergantung lagi kepada transfer dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

 

25. Seminar Internasional terkait "Global Economic Outlook in ASEAN Perspectives", 28 April 2017

Seminar terselenggara atas kerjasama Departemen Internasional, BI Institute, dan UKPTI dengan mengangkat tema "The Global Economic Outlook in ASEAN Perspective". Tujuan seminar adalah untuk menunjukkan dan menonjolkan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang progresif 20 tahun pasca-krisis. Secara khusus, seminar membahas tentang keberhasilan kebijakan bank sentral di ASEAN serta kesiapan ASEAN dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Para pembicara terdiri dari Prof. Maurice Obtsfeld (Economic Counsellor and Director of the IMF’s Research Department) bersama dengan 5 orang Deputi Gubernur bank sentral dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Seminar ini juga menjadi kick off dari rangkaian Voyage to Indonesia.

 

26.  Focus Group Discussion (FGD) on “The Rising of a New World Order: Indonesia’s Challenges and Response”, 30 March 2017 in Bandung

Indonesia yang saat ini dalam posisi berkembang dan menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) sangat menggantungkan harapan kemajuan dari globalisasi dan perdagangan dunia. Komoditas energi, sumber daya mineral, dan perkebunan membutuhkan akses terbuka ke berbagai negara. Pariwisata yang akan menjadi andalan kedua setelah komoditas mengharapkan kemudahan mobilitas modal dan orang sebagai daya ungkit (leverage) kemajuan sektor tersebut. Jika negara-negara di dunia menerapkan kebijakan yang proteksionism, tentu saja akses pasar produk Indonesia akan semakin terbatas.

FGD ini diadakan sebagai bentuk respon atas kondisi global di mana nilai-nilai dan tata kelola yang dijunjung oleh berbagai negara besar di dunia telah bergeser, seperti Inggris dengan fenomena Brexit dan Amerika Serikat dengan kebijakan baru di bawah kendali Presiden Donald Trump. Hal tersebut telah membawa beberapa pihak berasumsi bahwa fenomena tersebut adalah awal dari Tata Dunia Baru.

Selama acara berlangsung, kata ‘reformasi’ dan adaptasi menjadi hal yang sering diucapkan dan direkomendasikan oleh pembicara untuk Indonesia di tengah ketidakpastian arah politik dan ekonomi global terutama pasca-Brexit dan terpilihnya Presiden Trump serta menguatnya nasionalisme di beberapa negara Eropa dengan fokus ekternal dan internal sebagai berikut:

a.     Diplomasi Ekonomi. Penguatan diplomasi “multitrack” perlu dilakukan terutama untuk mendukung kondisi global agar tetap kondusif dan memberikan kepastian kerjasama antar negara.

b.     Perdagangan Internasional. Selain menjaga kestabilan nilai tukar, Indonesia perlu mendorong perdagangan internasional, dengan menempuh jalur bilateral dan multitrack untuk peningkatan ekspor termasuk melalui forum regional, sub regional, bilateral dan Asean+3.

c.    Sektor Bisnis. Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, ekonomi kreatif serta e-commerce, reformasi struktural dan institusional –termasuk didalamnya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI- untuk mendukung perekonomian dianggap sangat penting di tengah ketidakpastian arah politik dan ekonomi global.

d.     Kebijakan Fiskal. Dari perspektif APBN, secara normatif APBN perlu kredibel, realistis dan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Pemerintah perlu melakukan reformasi fiskal dalam pengelolaan APBN. Dari sisi penerimaan, Pemerintah perlu membuat estimasi penerimaan yang akurat, kredibel, dan realistis; dari sisi belanja, belanja yang lebih produktif seperti alokasi anggara kepada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan subsidi energi perlu ditingkatkan; dari sisi pembiayaan, Pemerintah perlu melakukan pengelolaan pembiayaan yang prudent dengan tetap menjaga defisit dan utang yang rendah.

e.    Tenaga Kerja. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan perubahan global dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antara lain adalah dengan membentuk tenaga kerja dengan keterampilan yang hebat. Tenaga kerja di Indonesia harus memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan dunia. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan kerja yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pencari kerja, kurikulum pendidikan dan pelatihan yang menekankan IT Literacy dan bantuan akses terhadap pelatihan untuk masyarakat miskin.

f.      Daya Saing. Perlunya peraturan yang mendukung daya saing Indonesia. Peningkatan daya saing itu dapat dilakukan dengan revitalisasi sektor manufaktur dan pembangunan infrastruktur serta peraturan yang mendukung kemudahan perdagangan dan investasi. Revitalisasi sektor manufaktur dapat dilakukan dengan menekan tingkat inflasi agar lebih rendah dari partner dagang serta mengidentifikasi dan mendukung sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Sementara itu kemudahan perdagangan dan investasi dapat dilakukan dengan mendukung munculnya usaha dan wirausaha baru, mempermudah memulai dan mengelola bisnis serta mendukung munculnya inovasi dalam berbagai bentuk usaha.

g.    Layanan Publik. Pemerintah juga perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dunia usaha dengan memanfaatkan teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap teknologi informasi dengan cara membangun infrastruktur untuk memperluas penetrasi internet dan jalur komunikasi. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan mutu layanan dengan memanfaatkan teknologi dengan cara integrasi pengelolaan data dan layanan dalam e-government serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau layanan publik.


27. Workshop of “Improvement of Regional Efficiency and Transparency in Enhancing Public Service Quality and Attracting Investments in Regional Area”, 21 Februari 2017 di Yogyakarta

Sejak 1 Januari 2001, terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, khususnya hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Perubahan tersebut terkait dengan dilaksanakannya secara efektif era otonomi daerah atau lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perangkat perundangan tersebut secara nyata telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Sebagai konsekuensi dari penyerahan kewenangan tersebut, sumber-sumber pembiayaan juga harus diserahkan ke daerah baik melalui perluasan basis pajak (taxing power) maupun mekanisme transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat ke daerah melalui Dana Perimbangan. Mekanisme tersebut sesuai dengan asas money follow function yang mengamanatkan penyerahan fungsi dan kewenangan harus disertai dengan (i) kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah pendapatan asli daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah, dan  (ii) didukung dengan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Tujuan dilakukannya workshop ini adalah merumuskan berbagai informasi dan data kondisi kekinian di daerah dalam menghadapi tugas dan wewenang meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah ke depannya khususnya dalam mengembangkan inovasi pendanaan pemerintah dan swasta.

Berdasarkan pembahasan pada acara workshop dimaksud, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya dapat terlaksana tanpa harus diikuti dengan ancaman Middle-Income Trap. Hal ini dapat dicapai melalui pembangunan yang didalamnya mengandung aspek sebagai berikut :

a)      Akumulasi (mendorong investasi publik yang besar yang membantu mengakumulasi infrastruktur dan keahlian yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan cepat),

b)      Inovasi (mendorong inovasi dan “imitasi” atau transfer teknologi),

c)       Alokasi (merujuk pada isu harga relative antara kapital dan tenaga kerja),

d)      Stabilisasi (terkait dengan kondisi makro ekonomi), dan

e)      Inklusif (mendorong kebijakan yang meningkatkan keterbukaan dalam perekonomian).

Kelima hal tersebut dapat diwujudkan namun memerlukan pendanaan dari berbagai pihak khususnya dari pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi sektor swasta. Sebagai salah satu prioritas pembangunan baik di tingkat nasional maupun di daerah, infrastruktur menempati porsi teratas sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, dibutuhkan peningkatan inovasi pendanaan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah karena terdapat keterbatasan keuangan dari pemerintah daerah. Berbagai sumber dan bentuk pembiayaan infrastruktur antara lain berasal dari pinjaman, hibah, Public Private Partnerships (PPP) dan obligasi.

Data not available
Get Connected